GROBOGAN – TintaHukumInvestigasi.com
Poster “Zona Integritas” terpampang besar di dinding. Tapi di balik poster itu, integritas justru tewas ditusuk dari belakang. Di wilayah hukum Polres Grobogan, uang kini jauh lebih berkuasa daripada aturan. SIM A diduga bisa dibeli Rp950 ribu — tanpa kemampuan, tanpa ujian, tanpa malu.
Inilah potret pelayanan negara yang berubah jadi loket transaksional.
“Gagal Pun Tetap Lulus, Asal Setor Uang” — Kesaksian Warga Membuka Kedok
Seorang warga Kecamatan Godong, inisial S, membongkar sistem busuk ini saat diwawancarai Tinta Hukum Investigasi, 7 Oktober 2025:
“Tes cuma formalitas. Kalau pun gagal, tetap diluluskan. Pokoknya uangnya masuk dulu.”
Artinya jelas:
Yang diuji bukan kemampuan berkendara — tapi seberapa cepat calon pemohon bisa mentransfer uang.
Pertanyaan Paling Tajam dari Publik:
“Benarkah aparat tidak tahu — atau mereka yang mengatur?”
Calo disebut bisa atur kelulusan langsung ke dalam Satpas. Itu artinya:
Kalau pimpinan tidak tahu = pengawasan lumpuh total.
Kalau pimpinan tahu tapi diam = pembiaran sistematis.
Kalau pimpinan ikut bermain = keruntuhan total moral institusi.
Silakan pilih, mana yang lebih memalukan?
Ini Bukan Pelanggaran — Ini Kejahatan Negara!
Setiap SIM “instan” yang dikeluarkan tanpa kemampuan mengemudi bukan hanya korupsi — itu adalah surat izin untuk membunuh di jalan raya.
🔹 Pasal 12 e UU Tipikor — Hukuman 20 Tahun Penjara hingga Seumur Hidup
🔹 Pasal 368 KUHP — Pungli, Ancaman 9 Tahun Penjara
Setiap rupiah pungli SIM adalah uang haram yang bisa menyeret siapa saja ke penjara — termasuk oknum berseragam.
Publik Muak dengan Kalimat “Akan Diselidiki” — Sekarang Waktunya “Akan Ditangkap!”
Tak ada lagi ruang untuk alasan teknis, klarifikasi manis, atau kalimat normatif.
Yang ditunggu masyarakat hanya dua kata: “DITAHAN SEKARANG.”
Kapolres Grobogan kini berdiri di depan cermin sejarah.
Apakah ia akan memilih menjadi panglima pembersih — atau penjaga tradisi kotor warisan lama?
Karena jika ia diam, maka publik lah yang akan bergerak. Dan ketika publik bergerak… jabatan tak lagi bisa melindungi siapa pun.
Grobogan sedang menunggu aksi — bukan klarifikasi.
Bertindaklah sebelum rakyat yang bertindak.
REDAKSI