PURWOREJO – TintaHukumInvestigasi.com
(06/11/2025) Sejumlah warga melaporkan masih adanya tawaran jalur cepat dalam proses penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satpas Polres Purworejo. Tawaran tersebut disebutkan melibatkan pihak-pihak yang tidak berwenang dengan biaya mencapai Rp750 ribu untuk pembuatan SIM C. Jumlah itu jauh melebihi tarif resmi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp100 ribu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020.
Salah satu warga, Najih (29), mengaku menerima tawaran kemudahan saat akan mengikuti tahapan ujian SIM. Menurutnya, tawaran itu muncul ketika ia berada di sekitar area Satpas. “Saya sebenarnya mau ikut resmi, tapi males ribetnya, Mas. Belum lagi kalau gagal harus ngulang-ngulang terus. Akhirnya saya ikut jalur cepat dan diminta Rp750 ribu,” ujarnya saat ditemui TintaHukumInvestigasi.com.
Pengalaman serupa juga disampaikan oleh beberapa warga lainnya yang mengurus SIM pada bulan Juli lalu. Mereka mengaku diarahkan oleh seseorang yang mengaku bisa membantu mempercepat proses penerbitan SIM tanpa perlu melewati semua tahapan. Warga mengungkapkan bahwa mekanisme seperti itu masih ditemukan meski tidak muncul secara terang-terangan di area pelayanan.
Warga lain, Hasbi (36), turut membenarkan bahwa praktik jalur belakang masih terjadi. “Sekarang calo memang nggak seberapa, Mas. Tapi masih biasa di sini pakai jalur belakang. Kalau SIM, di banyak satpas juga rata-rata begitu,” ujarnya, Jumat (8/11).
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa proses pelayanan di Satpas Purworejo berjalan seperti biasa dengan sistem antrean yang terlihat tertib. Namun kesaksian warga memunculkan dugaan adanya celah di luar mekanisme resmi yang dimanfaatkan pihak tertentu. Seorang warga yang berada di depan kantor Satpas bahkan menambahkan, “Sampean lihatin aja terus, Mas. Antrannya banyak, tapi yang ikut ujian praktik bisa dihitung jari,” ujarnya sambil tertawa.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak internal Satpas Polres Purworejo terkait laporan warga tersebut. Apakah tawaran jalur cepat itu bagian dari aktivitas oknum luar atau terdapat kelemahan dalam pengawasan internal masih menunggu klarifikasi lebih lanjut.
Tim TintaHukumInvestigasi.com masih berupaya mengonfirmasi pihak Satpas maupun Polres Purworejo untuk mendapatkan keterangan resmi mengenai dugaan praktik tersebut.
Red