Krisis Minyak Global, Pemerintah Siapkan PJJ dan WFH Mulai April 2026

Kebijakan tersebut diambil untuk menekan konsumsi bahan bakar sekaligus meredam lonjakan harga energi.

JAKARTA — TintaHukumInvestigasi.com | Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah darurat menghadapi potensi krisis energi akibat terganggunya pasokan minyak global, menyusul pembatasan distribusi di Selat Hormuz.

Salah satu skenario yang tengah dimatangkan adalah penerapan kembali Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa serta skema work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan dirancang agar tidak menimbulkan dampak besar di masyarakat.

“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor,” ujar Pratikno, Selasa (24/3/2026).

Mulai April, Masih Menunggu Keputusan Final

Rencana ini ditargetkan mulai berlaku pada April 2026. Namun, pemerintah menegaskan kebijakan tersebut belum final dan masih menunggu keputusan lintas kementerian.

Belajar dari pengalaman pandemi COVID-19, pemerintah tidak akan menerapkan PJJ secara menyeluruh. Mata pelajaran yang membutuhkan praktik tetap dilakukan secara tatap muka (luring).

Dua Masalah Besar: MBG dan Kuota Internet

Di sisi lain, wacana ini memunculkan dua persoalan utama:

Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika siswa belajar dari rumah

Biaya internet atau kuota belajar yang berpotensi membebani keluarga

Pemerintah menyebut kedua isu tersebut tengah dibahas serius agar hak dasar anak tetap terpenuhi di tengah situasi krisis energi.

Efek Domino Global

Langkah efisiensi energi tidak hanya dilakukan Indonesia. Sejumlah negara Asia Tenggara telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa.

Filipina memangkas hari kerja ASN menjadi 4 hari

Thailand dan Vietnam mendorong WFH dan membatasi perjalanan dinas

Myanmar menerapkan sistem kendaraan bergiliran

Kebijakan tersebut diambil untuk menekan konsumsi bahan bakar sekaligus meredam lonjakan harga energi.

Perkuat Digital, Pangkas Mobilitas

Di dalam negeri, kementerian dan lembaga juga diminta memperkuat layanan digital serta mengurangi perjalanan dinas.

“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap optimal,” kata Pratikno.

Editor : Yoyon Agus H.