OTT Wartawan Rp3 Juta di Mojokerto, Sorotan Bergeser ke Dugaan “Industri” Rehabilitasi Narkoba

Adv. Mujiono S.H, M.H Wartawan yang diamankan diketahui tengah menelusuri dugaan penyimpangan dalam layanan rehabilitasi narkotika

MOJOKERTO — TintaHukumInvestigasi.com | Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang wartawan di Mojokerto dengan barang bukti sebesar Rp3 juta memantik perhatian publik. Bukan semata karena nilai uang yang relatif kecil, tetapi karena munculnya dugaan yang lebih besar di balik peristiwa tersebut, yakni praktik rehabilitasi narkoba yang diduga tidak sesuai standar.

Wartawan yang diamankan diketahui tengah menelusuri dugaan penyimpangan dalam layanan rehabilitasi narkotika. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai konteks penangkapan tersebut, termasuk kemungkinan adanya irisan kepentingan yang lebih luas.

Dalam perspektif hukum, setiap tindakan OTT seharusnya tidak hanya dilihat sebagai peristiwa tunggal, tetapi juga dalam konteks yang melingkupinya. Siapa yang diuntungkan dan kepentingan apa yang mungkin terdampak menjadi bagian penting dalam membaca suatu peristiwa hukum.

Rehabilitasi Narkoba Disorot

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan bagi penyalahguna. Negara mendorong pendekatan kesehatan, bukan semata-mata penghukuman.

Namun di lapangan, muncul dugaan bahwa rehabilitasi kerap dijadikan jalur alternatif dalam penyelesaian perkara. Beberapa laporan menyebutkan adanya biaya tertentu yang harus dikeluarkan keluarga agar seseorang dapat menjalani rehabilitasi.

Tak hanya itu, durasi rehabilitasi yang disebut hanya berlangsung satu hingga tiga hari juga menuai tanda tanya. Secara medis, proses rehabilitasi narkotika membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang dan terstruktur.

“Jika benar hanya berlangsung beberapa hari, maka patut dipertanyakan apakah itu rehabilitasi atau sekadar formalitas administratif,” demikian salah satu sorotan dalam analisis hukum terkait kasus ini.

Legalitas Lembaga Rehabilitasi Dipertanyakan

Lembaga rehabilitasi narkoba pada dasarnya harus memenuhi sejumlah persyaratan, mulai dari rekomendasi Badan Narkotika Nasional (BNN), tenaga medis profesional, hingga sistem terapi yang terukur.

Jika terdapat lembaga yang hanya berbentuk yayasan tanpa fasilitas memadai, maka aspek legalitas dan kualitas layanan menjadi sorotan. Apalagi jika dikaitkan dengan dugaan adanya biaya yang bersifat tidak transparan.

Ujian Transparansi Penegakan Hukum

Penangkapan terhadap wartawan yang tengah melakukan penelusuran investigatif juga memunculkan kekhawatiran terkait independensi penegakan hukum.

Dalam hukum acara pidana, aparat penegak hukum wajib menjunjung prinsip due process of law. Setiap tindakan, termasuk OTT, harus didasarkan pada bukti yang jelas dan dilakukan secara transparan.

Minimnya keterbukaan informasi dalam kasus ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, termasuk dugaan adanya konflik kepentingan.

Potensi Gangguan Sistem Peradilan

Praktik rehabilitasi yang tidak sesuai standar juga dinilai berpotensi mengganggu sistem peradilan pidana, khususnya dalam perkara narkotika.

Jika rehabilitasi dapat “dipercepat” tanpa prosedur medis yang semestinya, maka integritas sistem hukum bisa terancam. Hal ini bahkan dapat mengarah pada dugaan obstruction of justice atau penghambatan proses hukum.

Desakan Keterbukaan

Kasus ini kini menjadi perhatian publik yang lebih luas. Tidak hanya terkait dugaan pelanggaran oleh individu, tetapi juga kemungkinan adanya persoalan sistemik dalam tata kelola rehabilitasi narkoba.

Sejumlah kalangan mendesak agar aparat penegak hukum membuka fakta secara transparan. Klarifikasi menyeluruh dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Kasus OTT ini pada akhirnya tidak lagi dipandang sebagai perkara kecil. Ia berpotensi menjadi pintu masuk untuk menguji integritas sistem rehabilitasi narkotika nasional sekaligus independensi penegakan hukum di Indonesia.

Editor : Yoyon Agus H.