Diduga Pungli SIM di Satpas Polres Bogor Masih Marak, Warga Ditawari Jalur Instan Hingga Rp900 Ribu

Sumber : Tim Redaksi Tintahukuminvestigasi.com, Fenomena ini memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat terkait integritas pelayanan publik, khususnya dalam penerbitan SIM yang seharusnya melalui tahapan uji kompetensi demi keselamatan berlalu lintas.

BOGOR — Tintahukuminvestigasi.com | Alih-alih mendapatkan pelayanan transparan dan profesional, sejumlah pemohon SIM di Satpas Polres Bogor, Kecamatan Cibinong, justru mengaku dihadapkan pada praktik mencurigakan. Dugaan pungutan liar (pungli) kembali mencuat setelah warga mengaku ditawari “jalur instan” oleh oknum tak dikenal, dengan imbalan ratusan ribu rupiah tanpa harus melalui tahapan ujian resmi. Fenomena ini pun memicu pertanyaan publik: apakah praktik percaloan masih dibiarkan tumbuh di balik layanan yang seharusnya bersih dan berintegritas?

Salah satu pemohon berinisial AD mengungkapkan pengalamannya saat mengurus SIM A pada awal Maret 2026. Ia mengaku sempat mengikuti prosedur sesuai ketentuan, namun gagal saat menjalani tes.

“Waktu itu saya gagal di ujian praktik. Pas keluar ke area parkiran, saya cerita ke orang di sekitar situ. Tidak lama kemudian ada yang menghampiri dan menawarkan bantuan,” ujar AD.

Menurutnya, oknum tersebut menawarkan jalur cepat dengan biaya sebesar Rp900 ribu. AD dijanjikan tidak perlu mengikuti tes ulang dan hanya diminta untuk melakukan sesi foto sebelum SIM diterbitkan.

“Saya ditawari, katanya tidak perlu tes lagi, cukup bayar Rp900 ribu, nanti tinggal foto, SIM langsung jadi,” jelasnya.

Tak hanya AD, sejumlah warga lain juga mengaku mengalami hal serupa:

RN (28), warga Citeureup, mengaku pernah ditawari jalur instan saat mengurus SIM C.

“Saya juga sempat gagal tes teori, lalu ada yang menawarkan bantuan. Tarifnya beda-beda, tapi intinya sama, tidak perlu ikut ujian lagi,” katanya.

HS (35), warga Gunung Putri, menyebut praktik tersebut seperti sudah menjadi “rahasia umum”.

“Di luar area itu memang banyak yang menawarkan jasa seperti itu. Seolah-olah sudah biasa terjadi,” ungkapnya.

DI (22), pemohon asal Cileungsi, mengaku sempat tergoda karena desakan kebutuhan kerja.

“Karena butuh cepat untuk kerja, saya hampir ambil jalur itu. Tapi akhirnya saya urus sendiri meski harus ulang tes,” ujarnya.

YR (40), warga Bojonggede, mengatakan dirinya bahkan langsung diarahkan oleh seseorang sejak awal datang ke lokasi.

“Belum sempat daftar, sudah ada yang menawarkan ‘bantuan’. Katanya biar tidak ribet dan pasti jadi,” tuturnya.

Fenomena ini memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat terkait integritas pelayanan publik, khususnya dalam penerbitan SIM yang seharusnya melalui tahapan uji kompetensi demi keselamatan berlalu lintas.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Satpas Polres Bogor belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan praktik pungli dan percaloan tersebut. Tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait guna mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.

Sebagai penutup, redaksi menegaskan bahwa seluruh informasi dalam pemberitaan ini dihimpun berdasarkan keterangan para narasumber yang ditemui langsung di lapangan. Penyampaian dugaan ini juga tetap mengedepankan prinsip azas praduga tak bersalah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Media ini berkomitmen untuk menyajikan informasi secara berimbang, akurat, dan profesional. Oleh karena itu, ruang hak jawab dan klarifikasi terbuka bagi pihak-pihak terkait, khususnya jajaran Satpas Polres Bogor, guna memberikan penjelasan resmi atas dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Editor : Yoyon Agus H.